PERSISJABAR.OR.ID – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, Ph.D., menghadiri forum silaturahmi dan dialog pendidikan yang digelar oleh Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) Jawa Barat di Aula PC Persis Bojongloa Kaler, Bandung, Senin, 7 April 2025.
Mengusung tema “Peran Semesta Menghadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, acara ini menjadi ruang temu gagasan antara pemerintah, organisasi masyarakat dan tenaga pendidik Persatuan Islam Jawa Barat dalam menjawab tantangan pendidikan nasional.
Dalam pemaparannya, Prof. Atip menuturkan bahwa arah pendidikan Indonesia secara konstitusional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia mengingatkan kembali salah satu dari delapan agenda besar pemerintah atau Asta Cita, yakni memperbaiki kualitas pendidikan nasional, yang hingga kini masih menghadapi sejumlah persoalan.
“Sebagaimana amanat konstitusi, pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenyataannya, dari Rp730 triliun anggaran pendidikan nasional, hanya sebagian kecil yang langsung dikelola oleh kementerian terkait,” kata Wamen.
Ia mengungkapkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengelola Rp33 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi sekitar Rp57 triliun. Ditambah alokasi untuk Kementerian Agama, total anggaran langsung hanya sekitar Rp150 triliun.
Lebih lanjut, ia memetakan empat tantangan utama dalam pendidikan nasional saat ini. Pertama adalah kualitas guru, terutama di daerah-daerah terpencil dan sekolah swasta. Ia menyebut, mayoritas SMK swasta tidak memiliki fasilitas memadai seperti bengkel atau laboratorium.
“SMK yang harusnya menghasilkan tenaga terampil malah jadi penyumbang pengangguran karena lulusannya tidak memiliki keahlian teknis,” katanya.
Kedua, akses pendidikan yang belum merata. Masih ada 177 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki SMA negeri, termasuk Banyuresmi di Garut, Jawa Barat.
“Ini ironi. Masih banyak wilayah yang belum tersentuh pendidikan negeri di jenjang menengah atas,” ungkapnya.
Ketiga, relevansi kurikulum. Menurutnya, kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan.
Keempat, fasilitas pendidikan yang dinilai masih jauh dari layak. Presiden, menurut Wamen, telah mengintruksikan rehabilitasi bangunan sekolah. Tahun ini, pemerintah menargetkan perbaikan untuk lebih dari 10.000 titik sekolah di seluruh Indonesia.
Wamen juga mengungkapkan kebijakan-kebijakan baru terkait peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Salah satunya adalah penyederhanaan beban administratif.
“Tidak ada lagi upload sampai jam dua malam. Sekarang cukup sekali setahun,” katanya disambut tawa peserta.
Selain itu, jam wajib mengajar tatap muka guru disesuaikan menjadi 16 jam, sementara delapan jam lainnya dapat dikonversi dalam bentuk aktivitas sosial.
Wamen menegaskan, peningkatan kualitas guru menjadi perhatian utama, termasuk lewat penyederhanaan izin belajar dan dorongan peningkatan pendidikan hingga jenjang S3.
“Guru harus tenang agar bisa maksimal mengajar. Karena itu, kesejahteraan dan status mereka juga sedang dikaji,” jelasnya.
Terakhir, ia membahas terkait lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, dan mendukung proses belajar mengajar.
“Kita ingin ada gerakan sekolah bersih, yang membuat siswa dan guru merasa betah di sekolah,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua PW Persis Jawa Barat, H. Iman S. Latief, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bagi Persis, peran pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya mencakup aspek formal, tetapi juga pembangunan karakter, akhlak, serta keterampilan hidup.
“Kebermanfaatan pendidikan tidak semata untuk dunia, tetapi juga sebagai ladang pahala atas pengabdian dan pengorbanan para guru di akhirat kelak,” ujar Iman dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan rasa bangganya atas posisi Prof. Atip dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, hal tersebut harus diiringi dengan upaya sinergis antara masyarakat dan pemerintah.
“Ini adalah langkah awal silaturahmi antara para guru Persis dan bagian otonom se-Jawa Barat. Kami berharap forum seperti ini dapat berlanjut demi kemajuan pendidikan bersama,” katanya.
Iman turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih membelit dunia pendidikan, seperti ketimpangan sumber daya manusia (SDM) pengajar, keterbatasan infrastruktur, hingga kendala dalam penyusunan dan penyesuaian kurikulum.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dan berkontribusi secara optimal demi kemajuan pendidikan, khususnya di Jawa Barat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persis, Dr. Darwis, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, rasio jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta mencapai perbandingan 1:2.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Namun, dengan adanya kolaborasi antara Kemendikdasmen, penyelenggara pendidikan, serta ormas-ormas, diharapkan program-program pendidikan bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dialog ini turut dihadiri oleh Tasykil PW Persis Jabar, Bidgar Pendidikan PD Persis se-Jawa Barat, serta para kepala dan guru lembaga pendidikan dari berbagai jenjang di wilayah Jawa Barat.***
*Resa Mutoharoh
