Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025 menargetkan penghematan anggaran negara hingga Rp306,69 triliun. Anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipangkas, dengan rincian Rp256,10 triliun dan Rp50,59 triliun secara berurutan. Dana yang dihemat dialokasikan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, memangkas pengeluaran seremonial, dan mengoptimalkan hilirisasi.
Namun, di balik retorika efisiensi tersebut, muncul kontradiksi mencolok. Di tengah upaya pemangkasan anggaran, pemerintah justru membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 112 pejabat, salah satu kabinet terbesar dalam sejarah. Penambahan staf khusus pun baru-baru ini menambah tanya, “bagaimana mungkin menargetkan efisiensi di saat birokrasi justru semakin melebar?”
Ketua PW Himi Persis Jawa Barat, Siti Resa Mutoharoh, mengungkapkan keprihatinannya.
“Besarnya biaya operasional kabinet, mulai dari gaji hingga kebutuhan administratif, berpotensi menggerus manfaat penghematan anggaran yang ditargetkan,” ujarnya.
Menurutnya, struktur pemerintahan yang besar justru menyerap dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti layanan publik, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Dampak pemotongan anggaran sudah mulai terasa. Berbagai sumber melaporkan bahwa lembaga seperti LPSK harus memangkas layanan bantuan medis dan psikologis, sementara KPAI kehilangan anggaran untuk mengawasi isu perempuan dan anak.
Selain itu, dana untuk penelitian BRIN dan beasiswa yang selama ini menopang pendidikan terancam, berpotensi menambah beban biaya pendidikan serta mengurangi kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa.
Kekecewaan masyarakat pun tidak tinggal diam. Di media sosial, tagar #KaburAjaDulu mulai menggaung sebagai ungkapan frustrasi, terutama di kalangan anak muda yang tertekan oleh biaya pendidikan tinggi dan minimnya lapangan kerja.
Sementara itu, di tingkat daerah seperti Jawa Barat, hingga 40.000 pekerja hotel terancam PHK. Penurunan anggaran juga mengganggu pelayanan UMKM dan distribusi bantuan sosial, semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.
“Himi Persis Jabar tentu mendukung penghematan anggaran sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Namun, kami menuntut transparansi, perhitungan yang matang, dan evaluasi yang menyeluruh agar langkah efisiensi tidak mengorbankan layanan publik, pendidikan, serta perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan. Pemerintah harus memberdayakan SDM yang ada dan mengutamakan efisiensi birokrasi untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga,” pungkas Siti Resa Mutoharoh.
Berikut ini pernyataan sikap PW Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam (HIMI PERSIS) Jawa Barat:
1. Penghematan anggaran merupakan langkah penting, namun harus disertai penjelasan yang transparan dan target stabilisasi yang jelas.
2. Pemotongan anggaran harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak mengorbankan pelayanan publik, pendidikan, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.
3. Struktur pemerintahan yang besar justru dapat menyerap sebagian penghematan, seperti terlihat pada pembentukan kabinet yang tidak ramping.
4. Evaluasi terhadap dampak pemangkasan anggaran diperlukan, khususnya agar tidak memperburuk kerentanan ekonomi yang dihadapi oleh lebih dari setengah penduduk yang merupakan “bukan pekerja.”
5. Pemerintah hendaknya memberdayakan SDM yang ada, mengoptimalkan layanan melalui teknologi dan inovasi, daripada menambah birokrasi baru yang biayanya justru menggerus potensi efisiensi.
6. Di sektor pendidikan, pemotongan anggaran berpotensi menurunkan kualitas dan akses, sehingga harus ada jaminan agar investasi pendidikan dan beasiswa tetap prioritas.
7. Mengingat kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus KDRT akibat tekanan ekonomi, perlindungan sosial bagi perempuan dan keluarga harus mendapat perhatian khusus.
8. Kebijakan fiskal harus mendukung fungsi dasar welfare state yakni mendistribusikan pendapatan kepada yang membutuhkan dan menanggung ongkos reproduksi sosial agar kesejahteraan rakyat, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia, tidak terabaikan.
Penulis: Tim PW Himi Persis Jabar
